Sabtu, 22 September 2012

MAKALAH ETIKA HUKUM BISNIS



MAKALAH
ETIKA HUKUM BISNIS


OLEH :
 Nama     : Rame Hawu Tua
          NIM          : 1123752998             
Kelas       : I B
Jurusan  : Akuntansi

POLITEKNIK NEGERI KUPANG
2011
KATA PENGANTAR

          Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindunganNya saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ Hak perjanjian dan Perikatan
          Saya menyadari bahwa dalam penulisan Makalah yang saya buat ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan makalah ini.
          Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, semoga makalah ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.


                                                                                       Kupang, September 2011

                                                                                                 Penulis,



                                                                                               
BAB I                 PENDAHULUAN

1.     Latar Belakang

Perikatan adalah Terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang- undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum( legal relation).
Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), dalam bidang hukunm keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession), dalam bidang hukum pribadi (personal law).
          Sedangkan Pengertian Perjanjian, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, kita melihat pasal 1313 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih lainnya”. Ketentua pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan.
          Perikatan yang bersumber dari perjanjian. Pada prinsipnya perjanjian yang dikenal merupakan perjanjian obligatoir, kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian bersifat obligatoir berarti, bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu pada asasnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja.
          Dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih, untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya levering/penyerahan. Dengan demikian, prinsipnya orang bisa membedakan antara saat lahirnya perjanjian obligatoirnya dengan saat penyerahan prestasi/haknya.

2.     Tujuan

1.     Menambah pengetahuan mahasiswa tentang Hukum Perikatan dan Perjanjian
2.     Sebagai sarana dan pendorong untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya sehingga prestasi yang di dapat lebih meningkat.
3.     Salah satu kewajiban untuk menyelesaikan tugas.








BAB II                HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN
v Pengertian Hukum Perikatan
Verbentenis yang lebih cocok diterjemahkan dengan arti perikatan karena berasal dari kata to verbint yang berarti ikat. Verbintenis kemudian diterjemahkan oleh para ahli menjadi 3 kata, yaitu :
- Perikatan,terjemahan ini disebutkan oleh Prof. Subekti dan Prof. Sudikno dengan alasan berdasarkan dasar kata verbinten yang berarti mengikat.
- Perutangan,berasal dari buku karangan FHA Vollmark, Utrecht, Kusumadi. Menerjemahkan kata verbintenis berarti perutangan dengan alasan adanya hubungan utang-piutang diantaranya.
-Perjanjian,terdapat dalam buku Prof. Wirjono Prodjodikoro. Terjemahan ini sedikit menyimpang dari defenisi verbintenis yang sebenarnya karena perjanjian berasal dari kata overeenkomst yang merupakan sumber dari verbintenis atau perikatan.
Dapat ditarik kesimpulan mengenai pemakaian kata verbintenis lebih cocok dipakai dengan terjemahan perikatan. Karena jelas terlihat adanya penyimpangan terjemahan verbentenis dengan kata perjanjian, sehingga tidak dapat dijadikan acuan.
Perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, dengan istilah Verbintenissenrecht yaitu Hukum Perikatan. Yang berlaku sebagai undang-undang dan diumumkan resmi pada tanggal 30 April 1847 (Staatblad No. 23 tahun 1847).Pada umumnya defenisi perikatan yang diberikan para Sarjana dan Buku III KUH Perdata adalah sebagai hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak/orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.
Disebutkan dalam lapangan harta kekayaan karena hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang. Tetapi tidak hanya dalam lapangan harta kekayaan, juga di dalam hubungan hukum keluarga. Penegasan hubungan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak dalam memenuhi prestasi, jika di dalam suatu hubungan tersebut apabila adanya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu prestasi maka pihak yang wanprestasi tersebut dapat dituntut. 

Dengan demikian perikatan meliputi segi aktiva (pihak kreditur) dan segi passiva (pihak debitur). Tetapi ada kalanya pembuat undang-undang hanya menunjuk pada segi passiva saja seperti tercantum dalam ketentuan pasal 1131 dan 1235 KUHPerdata, menyebutkan. Pasal 1131 KUH Perdata : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang takbergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”
Pasal 1235 KUH Perdata : “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik , sampai pada saat penyerahan.” Dalam kedua pasal KUH Perdata tersebut, pembuat undang-undang hanya menekankan segi passiva, yaitu menyebutkan identitas si berutang dalam hal ini adalah debitur.
Kemudian juga terkadang mempergunakan arti “tindakan hukum” yang dapat menimbulkan hak tagihan (kewajiban) seperti disebutkan dalam pasal 108 ayat 2 dan pasal 1329 KUH Perdata :Pasal 108 ayat 2 KUH Perdata : “Seorang isteri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat sesuatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau memberi pelunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya.”Pasal 1329 KUH Perdata : “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak-cakap.”
Tindakan-tindakan hukum di dalam pasal-pasal tersebut menimbulkan adanya suatu hubungan hukum yang mengikat antara para pihak. Kemudian pembuat Undang-undang ada kalanya mencampuradukkan antara istilah perikatan dengan istilah perjanjian, contohnya pada pasal 1329 KUH Perdata dan 1331 KUH Perdata. Pasal 1331 KUH Perdata : “Karena itu orang-orang yang di dalam pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.
*    Dari defenisi perikatan secara umum tersebut, terdapat unsur-unsur penting dari suatu perikatan, yaitu :
1).    Adanya hubungan hukum ;
2).    Adanya di dalam lapangan Hukum Kekayaan ;
3).    Adanya hubungan antara debitur dan kreditur ;
4).    Adanya isi dari perikatan yaitu prestasi.
*    Prestasi
Prestasi adalah Objek perjanjian atau sesuatu hal yang utama dari suatu perjanjian ataupun perikatan, atau sesuatu hal yang wajib untuk dipenuhi oleh para pihak, yang mana merupakan sesuatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
Defenisi prestasi dijelaskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang menyebutkan : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”
Sedangkan dalam hal tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh debitor dalam suatu perikatan dapat disebut wanprestasi. Adapun syarat terbentuknya prestasi merupakan objek dari terpenuhinya perikatan, yaitu adanya hal tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan dan dimungkinkan. Mengenai prestasi ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ayat (3), yang merupakan pasal mengenai syarat objektif sahnya suatu perjanjian, atau salah satu syarat formil dari perjanjian yaitu adanya suatu hal tertentu. Artinya suatu prestasi yang tidak memungkinkan ataupun tidak diperbolehkan atau tidak tertentu halnya untuk dilaksanakan menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum.
*    Debitor dan Kreditor
Debitor adalah yang memiliki kewajiban dalam memenuhi prestasi atau disebut juga dengan berpiutang atau berutang (membayar hutang). Kreditor adalah yang berhak atas suatu prestasi, memberikan hutang (menagih hutang).
Dalam suatu perikatan debitor dan kreditor dinamakan pihak, jadi disebutkan adanya dua pihak dalam suatu perikatan. Disebutkan pihak karena sedikitnya ada satu debitur ataupun satu kreditur yang bisa saja salah satu ataupun keduanya berbentuk badan hukum.

*    Kewajiban para Pihak

Hubungan antara kedua belah pihak didalam perikatan dapat disebutkan ada kreditur yang mempunyai tagihan dan ada debitur yang mempunyai hutang. Semua tagihan dan hutang itu tertuju kepada adanya suatu prestasi tertentu.dengan demikian tagihan kreditur adalah tagihan prestasi dan kewajiban atau hutang debitur adalah hutang prestasi tertentu.
Pengertian memberikan sesuatu pada pasal 1234 KUH Perdata, sebagai upaya pemenuhan prestasi, disebutkan dalam pasal 1235 KUHPerdata ayat (1) : “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik , sampai pada saat penyerahan.”
A)  Perikatan bersumber dari Undang-undang
Undang-undang merupakan sumber dari perikatan, maka yang dimaksud disini adalah bahwa lain dengan pada perjanjian yang melahirkan perikatan, maka disini dapat lahir perikatan antara orang/pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan mengkehendakinya atau lebih tepat tanpa memperhitungkan kehendak mereka.
Contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah kewajiban anak terhadap orang tuanya, seperti disebutkan dalam pasal 321 KUH Perdata yang menyebutkan : “Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin.” Tetapi ada kalanya juga dapat terjadi, perikatan timbul tanpa orang-orang atau para pihak melakukan suatu perbuatan tertentu ataupun mempunyai kedudukan tertentu.
Adanya perbedaan antara perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Pada perjanjian, kehendak para pihak memang tertuju atau dianggap tertuju kepada akibat hukum tertentu, para pembuat undang-undang memang mengkehendaki atau dianggap mengkehendaki munculnya perikatan sebagai akibat hukum dari perjanjian yang tertutup.
Sekalipun adanya unsur perbuatan dari satu ataupun kedua belah pihak dalam perikatan, tetapi perbuatan mereka tidaklah tertuju pada perbuatan hukum. Perikatan yang muncul antara mereka sebagai akibat perbuatan mereka, dapat disebutkan pada umumnya mereka sama sekali tidak mengkehendaki akibat hukum yang terjadi seperti itu. Maka kedua sumber perikatan itu sama-sama lahir karena adanya kehendak. Yang satu karena kehendak para pihak dan yang lain karena kehenda para pembuat undang-undang.
B)   Pembagian Perikatan menurut Isi Perikatan
            Pasal 1234 memberikan cara pengelompokan perikatan yang lainnya, yaitu dengan mendasarkan kepada wujud isi/prestasi dari perikatannya.
Pengerlompokan unsur dasar perikatan yang berisi kewajiban dalam KUH Perdata yaitu :
-     Untuk memberikan sesuatu.
-     Untuk melakukan/berbuat sesuatu.
-     Untuk tidak melakukan sesuatu.
            Semua perikatan yang dikenal dalam KUH Perdata dapat digolongkan dalam salah satu dari kelompok diatas.

C)  Pembagian Perikatan Menurut KUH Perdata
1.     Perikatan Bersyarat dan Perikatan Sederhana
2.     Perikatan dengan Ketetapan Waktu
3.     Perikatan Boleh Pilih atau Mana Suka
4.     Perikatan Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung
5.     Perikatan yang Dapat Dibagi dan yang Tidak Dapat Dibagi
6.     Perikatan dengan Ancaman Hukuman

v Asas- asas Perjanjian
Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas- asas tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini:
1) system terbuka (open system), setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Sering disebut asas kebebasan bertindak.
2) Bersifat perlengkapan (optional), artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian sendiri.
3) Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak.
4) Bersifat obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.
*    Jenis –jenis Perjanjian
1) Perjanjian timbale balik dan perjanjian sepihak, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajibannya kepada satu pihak dan hak kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalkan hibah.
2) Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani
3) Perjanjian bernama dan tidak bernama
4) Perjanjiankebendaan dan perjanjian obligatoir
5) Perjanjian konsensual dan perjanjian real
*    Syarat- syarat sah Perjanjian
Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang, sehingga ia diakui oleh hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, syarat- syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:
1) Ada persetujuan kehendak antara pihak- pihak yang membuat perjanjian (consensus)
2) Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian (capacity)
3) Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter)
4) Ada suatu sebab yang halal (legal cause)
*    Kelemahan- kelemahan itu adalah seperti diuraikan di bawah ini
a) Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari perumusan, “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.
b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus
c) Pengertian perjanjian terlalu luas
d) Tanpa menyebut tujuan
e) Ada bentuk tertentu, lisan dan tulisan
f) Ada syarat- syarat tertentu sebagai isi perjanjian, seperti disebutkan di bawah ini:
1. syarat ada persetuuan kehendak
2. syarat kecakapan pihak- pihak
3. ada hal tertentu
4. ada kausa yang halal

*    Akibat Hukum Perjanjian yang Sah
Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat- syarat pasal 1320 KUHPdt berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan- alasan yang cukup menurut undang- undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik,
*    Pembayaran
1) Pihak yang melakukan pembayaran pada dasarnya adalah debitur yang menjadi pihak dalam perjanjian
2) Alat bayar yang digunakan pada umumnya adalah uang
3) Tempat pembayaran dilakukan sesuai dalam perjanjian
4) Media pembayaran yang digunakan
5) Biaya penyelenggaran pembayaran
*    Penafsiran dalam Pelaksanaan Perjanjian
Dalam suatu perjanjian, pihak- pihak telah menetapkan apa- apa yang telah disepakati. Apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata- katanya, sehingga tidak mungkin menimbulkan keraguan- keraguan lagi, tidak diperkenankan memberikan pengewrtian lain. Dengan kata laintidak boleh ditafsirkan lain (pasal 1342 KUHPdt). Adapun pedoman untuk melakukan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian, undang- undang memberikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
1) Maksud pihak- pihak
2) Memungkinkan janji itu dilaksanakan
3) Kebiasaan setempat
4) Dalam hubungan perjanjian keseluruhan
5) Penjelasan dengan menyebutkan contoh
6) Tafsiran berdasarkan akal sehat
*    Faktor- faktor yang mempengaruhi perjanjian
Beberapa perjanjian yang kelihatannya berlaku secara sempurna, tetapi mungkin seluruh atau sebagiannya tidak berdaya guna disebabkan oleh suatu cacat ketika perjanjian itu dibuat.
Factor- factor yang mempengaruhi itu adalah:
1) Kekeliruan atau kekhilafan
2) Perbuatan curang atau penipuan
3) Paksaan atau duress
4) Ketidakcakapan, seperti misalnya; orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di dalam pengampuan, dan orang peempuan bersuami.
*    Isi Perjanjian
Yang dimaksud isi perjanjian disini pada dasarnya adalah ketentuan- ketentuan dan syarat- syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak. Ketentuan- ketentuan dan syarat- syarat ini berisi hak dan kewajiban pihak- pihak yang harus mereka penuhi. Dalam hal ini tercermin asas “kebebasan berkontrak”, yaitu berapa jauh pihak- pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan –hubungan apa yang terjadi antara mereka itu, dan beberapa jauh hukum mengatur hubungan antara mereka itu.
*    Pembatalan Perjanjian
Pengertian pembatalan dalam uraian ini mengandung dua macam kemungkinan alasan, yaitu pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif, dan pembatalan karena adanya wanprestasi dari debitur.

Pembatalan dapat dilakukan dengan tiga syarat yakni:
1) Perjanjian harus bersifat timbale balik (bilateral)
2) Harus ada wanprestasi (breach of contract)
3) Harus dengan putusan hakim (verdict)


BAB III                   KESIMPULAN

          Dari materi yang telah saya tulis, saya dapat menyimpulkan bahwa Hukum Perikatan merupakan perjanjian yang melahirkan perikatan, maka disini dapat lahir perikatan antara orang/pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan mengkehendakinya atau lebih tepat tanpa memperhitungkan kehendak mereka. Perikatan yang muncul antara mereka sebagai akibat perbuatan mereka, dapat disebutkan pada umumnya mereka sama sekali tidak mengkehendaki akibat hukum yang terjadi seperti itu.
          Sedangkan dalam suatu perjanjian, pihak- pihak telah menetapkan apa- apa yang telah disepakati. Apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata- katanya, sehingga tidak mungkin menimbulkan keraguan- keraguan lagi, tidak diperkenankan memberikan pengertian lain.












PENUTUP

Demikian penulisan Makalah ini sebagai akhir dari tugas yang telah saya kerjakan, saya menyadari di dalam pengerjaan makalah ini banyak terdapat kesalahan yang saya buat. Kiranya dapat di maklumi, dan oleh sebab itu saya dengan senang hati menerima segala saran dan kritk dari berbagai pihak  yang bersifat membangun.  




Tidak ada komentar: